ISU KETIMPANGAN SEBAGAI FAKTOR
PENDORONG DESENTRALISASI
Sistem desentralisasi yang
diterapkan sejak lahirnya era reformasi merupakan suatu bentuk penolakan
terhadap sistem sentralisasi yang dianggap
telah gagal dalam berbagai pembangunan aspek kehidupan untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut terjadi karena
sistem sentralisasi yang berpegang teguh pada konsep pusat pertumbuhan justru
mengabaikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah.
Pada
masa berakhirnya Orde Baru, muncul pandangan untuk mweujudkan pembangunan
kesejahteraan dan keadilan sosial pada masyarakat majemuk harus memperhatikan
karakteristik di daerah masing-masing, karena setiap daerah memiliki sistem
budaya, kepecayaan, kekayaan daerah dan unsur-unsur lokal yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, perlu sistem pengaturan yang berbeda juga maka diberlakukanlah
sistem desentralisasi yang menyerahakan kewenangan pusat kepada daerah untuk
mengatur daerahnya sendiri sesuai aspirasi-aspirasi masyarakat lokal sesuai
ketentuan peraturan Perundang-Undangan dalam kerangka NKRI. Konsep
Desemntralisasi yang diberlakukan tersebut diharapkan mampu memperbaiki
distribusi pendapatan warga negara Indonesia.
Desentralisasi
tersebut tidak lain diimplementasikan
terhadap empat isu utama, yaitu ketimpangan, span of control,isu anggaran, dan variasi antarkawasan. Isu
ketimpangan terdiri atas ketimpangan antara pusat dan daerah, kota dan desa,
jawa dan luar jawa, gender, dan pendidikan.
1. Ketimpangan antara Pusat dan Daerah
1.1
Indeks
Pembangunan Manusia
Indeks
Pembangunan manusia merupakan indikator tingkat pembangunan dan kesejahteraan
masyarkat dengan memperhatikan beberapa hal, seperti angka harapan hidup, dan
kualitas pendidikan-kesehatan dengan penghitungan melaui perbandingan dari
angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup yang layak.
Penulis
mengambil sampel ketimpangan antara pusat dan daerah dari provinsi DKI Jakarta
sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, Jawa Timur sebagai pembangunan
daerah yang berlokasi dekat dengan Jakarta, dan Papua sebagai provinsi dengan
indeks pembangunan terendah nasional.
IPM terendah
nasional yaitu Provinsi Papua pada era Orde Baru sebesar 60.2 tumbuh menjadi
66.25 di era Reformasi. Apabila dibandingkan dengan IPM pusat, ketimpangan
Papua dan Pusat di era desentralisasi mengalami perkembangan baik, dari orde
baru yang selisihnya 15.9 menjadi 12.34 di era reformasi desentralisasi. Perbandingan
antara Papua dengan Indeks Terendah, Jawa Timur dengan indeks IPM menengah dan
Jakarta dengan Indeks IPM tertinggi nasional sebagai berikut.
1.1.1
Ketimpangan
Indeks Pembangunan Manusia di Orde Baru
Dari data
tersebut, IPM Provinsi Papua selisih 7,5 dari IPM nasional. Sedangkan apabila
dibandingkan dengan IPM Provinsi Jakarta selisih 15.9.
1.1.2 Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di
Era Reformasi dan Desentralisasi
Dari data
tersebut, IPM Provinsi Papua selisih 7,56 dari IPM nasional. Sedangkan apabila
dibandingkan dengan IPM Provinsi Jakarta selisih 12,34..
Indeks Pembangunan
Manusia atau IPM tersebut dihitung menggunakan beberapa variabel yaitu angka
kesehatan, pendidikan dan ekonomi atau standar hidup layak.
Bahkan pada
bulan Maret tahun 2018, ketimpangan di Papua mengalami penurunan dalam dua
tahun terakhir walaupun angka kemiskinan di Papua sendiri mengalami
peningkatan. Papua masih berada di posisi sebagai provinsi dengan angka
kemiskinan tertinggi di Indonesia yang mencapai 27,74% dari jumlah populasi,
namun angka ktimpangan atatu gini ratio mengalami penurunan sebesar 0,013 poin menjadi 0,384 dari skala 0-1 Angka
ketimpangan Papua sedikit di bawah Angka ketimpangan nasional yang mencapai
0,389. Sementara ketimpangan tertinggi jutru berada di Pulau Jawa yaitu
Provinsi Yogyakarta dengan Gini ratio sebesar 0,441.
|
|
1.2
Kebijakan dan Program Pemerintah Menghadapi Ketimpangan Pusat-Daerah
Pemerataan
dilakukan dengan menyebar proyek infrastruktur strategis nasional di luar Jakarta
dan Pulau Jawa. Selain untuk meningkatkan konektivitas, terutama di daerah
perbatasan yang tertinggal, juga memacu perekonomian di daerah. Terkait
ketimpangan di Indonesia, dalam data Kantor Staf Presiden, per semester I-2017
Indeks Gini Indonesia sebesar 0,39. Meski mengalami penurunan, tingkat
ketimpangan tersebut masih jauh dari target pemerintah. Sejumlah indikator
pemerataan tersebut yaitu anggaran infrastuktur melonjak 118% dubandingkan
2014, ratio gini turun 3,2%, kemiskinan berkurang 5,4%, pengangguran berkurang
6,5%. Penyebaran proyek strategis nasional tersebut berada di Sumatera 161
proyek, jawa 193 proyek, Bali dan Nusa Tenggara 115 proyek, Kalimantan 124
proyek, Sulawesi 127 Proyek, Maluku dan Papua 113 Proyek. Dengan demikian,
pembagunan infrastruktur sebenarnya masih terpusat di Jawa.
2. Ketimpangan antara Kota dan Desa
Ketimpangan
antara kota dan desa terjadi akibat kurangnya pembangunan infrasruktur di daerah
pedesaan yang mengakibatkan lahan produksi hanya sebatas sektor pertanian dan
perikanan sedangkan permintaan lahan pekerjaan yang tidak terpenuhi di pedesaan
mendorong terjadinya urbanisasi penduduk ke daerah perkotaan. Hal tersebut
mendorong terpusatnya pembangunan infrastruktur secara masif di daerah
perkotaan saja sehingga pembangunan desa terabaikan dan munculah masyarakat
miskin di daerah pedesaan akibat kurangnya lahan pekerjaan yang layak.
2.1
Jumlah
Penduduk Miskin antara Kota dan Desa
2.1.1
Jumlah Kemiskinan Desa-Kota di Era Orde Baru
Berikut
grafik ketimpangan kemiskinan antara kota dan Desa di Indonesia.
·
Program Kebijakan Pemerintah Orde Baru
Di
era sentralisasi Orde Baru, pengentasan ketimpangan kemiskinan antara desa-kota
sebenarnya merupakan program pembangunan pemerintah pada saat itu, seperti
program infrastruktur listrik masuk desa dan program dana desa sehingga
ketimpangan tersebut dapat diminimalisasi dari tahun ke tahun.
2.1.2 Jumlah Kemiskinan pada Era
Reformasi
Berikut grafik indeks ketimpangan
kemiskinan antara kota dan Desa di Indonesia setelah era reformasi dan
desentralisasi.
·
Program Kebijakan Pemerintah
Reformasi-Desentralisasi
Adapun di era
desentralisasi, ketimpangan antara desa dan kota juga dapat dikurangi dari
tahun ke tahun guna pemerataan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. di era
reformasi kebijakan untuk desa seperti reforma agraria, BUMDes, Embung Prukades
dan juga koperasi desa untuk pemberdayaan masyarakat sekitarnya
3. Ketimpangan antara Jawa dan Luar
Jawa
3.1
Ketimpangan
Pendapatan
Ketimpangan
antara Jawa dan luar Jawa pada era sentralisasi menimbulkan berbagai gerakan
separatisme di beberapa daerah, seperti OPM di Papua dan GAM di DI Aceh. Hal
tersebut terjadi akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di
daerah menimbulkan ketidakseimbangan antara eksploitasi pemerintah dari daerah
yang tinggi terhadap pembangunan dari pemerintah untuk daerah luar jawa yang
minim. Hal tersebut terjadi karena pemilik modal berada terpusat di pulau jawa
sedangkan masyarkat luar daerah hanya menjadi pegawai perusahaan daerah yang
dieksploitasi kekayaan sumber daya alam daerahnya. Sehingga muncul
ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang mendorong timbulnya konsep
desentralisasi di pemerintahan Indonesia.
Berikut
perbandingan data pendapatan daerah di provinsi-provinsi di pulau jawa, yaitu
Banten, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat.
Sedangkan pendapatan provinsi luar jawa diwakilkan oleh Provinsi terluar di
Indonesia yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat.
Pada tahun 2016, walaupun konsep
desentralisasi telah dberlakukan selama bertahun-tahun, akan tetapi penerimaan
terbesar APBD dari pembangunan di daerah masih berada di Provinsi Jakarta yang
berasal dari komersil dan industri walaupun sebenarnya minim sumber daya alam
apabila dibandingkan Papua. Akan tetapi, Pendapatan Papua berada di atas dari
Provinsi Yogyakarta dan Banten sedangkan Papua Barat masih berada di posisi
terbawah.
Keuntungan
dari desentralisasi juga berada di tangan Provinsi Aceh yang melampaui
pendapatan Provinsi yang ada di pulau Jawa yaitu Provinsi Banten dan DI
Yogyakarta.
4. Ketimpangan Gender
Ketimpangan gender adalah keadaan
dimana perempuan dan laki-laki tidak memiliki status dan kondisi yang sama
untuk merealisasikan hak asasinya secara penuh untuk dapat berpotensi
menyumbangkan dirinya dalam kegiatan pembangunan negara. Adapun ketimpangan gender
disebabkan oleh beberapa hal seperti kebudayaan patrilineal maupun pengalaman
dan pendidikan suatu individu tertentu.
4.1 Rasio Jumlah Penduduk Nasional
Berdasar pada
proyeksi Bappenas 2013, jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta
jiwa dengan komposisi penduduk 133,17 juta laki-laki dan 131,88 juta jiwa
perempuan. Data lain menyebutkan, jumlah kelahiran pada tahun tersebut mencapai
4,81 juta jiwa sedangkan kematian mencapai 1,72 juta jiwa. Tidak hanya itu,
rasio angka ketergantungan sebesar 47,9%.
Partisipasi wanita dalam
pemerintahan dapat dilihat dari rasio keanggotaan parlemen Dewan Perwakilan
Rakyat dan kelembagaan pemerintahaan yang lainnya. Di era sentralisasi,
partisipasi perempuan dalam parlemen DPR RI tertinggi pada tahun 1997 dengan
jumlah 62 orang kemudian berkembang menjadi jumlah tertinggi era desentralisasi
reformasi yaitu pada tahun 2009 dengan
jumlah 100 orang anggota.
Artinya
perbandingan antara partisipasi wanita dalam perlemen di era orde baru secara
rata-rata lebih rendah dibandingkan era desentralisasi. Isu ketimpangan gender
seakan mulai teratasi secara perlahan dari tahun ke tahun.
4.2
Jumlah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Berdasarkan Gender
4.2.1
Anggota
DPR RI era Orde Baru
Jumlah
partisipasi tertinggi wanita terjadi pada tahun 1997 dengan 62 orang anggota
wanita.
4.2.2
Anggota
DPR RI era Reformasi
Jumlah partisipasi wanita terbanyak
terjadi pada era pemerintahan SBY tahun 2009 dengan jumlah 100 orang anggota
wanita. Walaupun demikian, partisipasi wanita pada DPR tahun 2014 menurun. Akan
tetapi, jumlah partisipasi wanita pada kabinet tersebut cenderung meningkat.
·
Kebijakan
bagi Ketimpangan Gender
Ketimpangan
gender terjadi karena faktor sosiologis termasuk budaya, oleh karena itu budaya
organisasi pemerintahan menerapkan kewajiban dan posisi istimewa bagi gender
wanita untuk berpartisipasi lebih melalui affirmative
gender dalam perpolitikan Indonesia, gender
mainstreaming, partisipasi dalm perencanaan dan pembangunan serta menjadi
pengelola simpan pinjam.
5. Ketimpangan Pendidikan
Pendidikan
merupakan indikator penting yang berperan dalam pembangunan sebagai investasi
untuk meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat modal fisik, dan kemampuan
menyesuaikan kemampuan teknik dalam pembangunan.
Pada
era sentralisasi pemerintah telah mencangkan program Repelita yang mewajibkan wajib
belajar 6 tahun yang telah berhasil meningkatkan partisipasi anak usia sekolah
dalam pendidikan dasar. Kemudian berkembang menjadi kebijakan yang mewajibkan
wajib belajar 9 tahun dan dalam jangka waktu sekitar 10 tahun hapir semua
penduduk usia 7 -15 tahun mengikuti pendidikan dasar.
Adapun
yang dimaksud ketimpangan pendidikan di sini adalah suatu wilayah dengan jumlah
penduduk yang lebih banyak namun memiliki layanan pendidikan yang lebih rendah
dibandingkan dengan wilayah yang penduduknya lebih sedikit. Atau suatu wilayah
belum mendapatkan fasilitas layanan pendidikan dibandingkan dengan wilayah yang
lainnya.
5.1 Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia
berdasarkan Provinsi Tahun 2014/2015
|
Provinsi
|
Negeri
|
Swasta
|
|
Aceh
|
7
|
107
|
|
Sumut
|
3
|
266
|
|
Sumbar
|
5
|
100
|
|
Riau
|
2
|
75
|
|
Jambi
|
1
|
38
|
|
Sumsel
|
2
|
106
|
|
Bengkulu
|
1
|
16
|
|
lampung
|
3
|
78
|
|
Kep. Bangka
|
2
|
15
|
|
Kep Riau
|
2
|
30
|
|
Jakarta
|
5
|
315
|
|
JaBar
|
12
|
381
|
|
JaTeng
|
9
|
248
|
|
Yogyakart
|
4
|
106
|
|
Jawa Timur
|
17
|
329
|
|
Banten
|
1
|
109
|
|
Bali
|
4
|
57
|
|
NTB
|
1
|
53
|
|
NTT
|
4
|
50
|
|
Kalbar
|
4
|
43
|
|
Kalteng
|
1
|
22
|
|
Kalsel
|
3
|
46
|
|
Kaltim
|
6
|
54
|
|
Kalut
|
-
|
-
|
|
Sulut
|
4
|
49
|
|
Sulteng
|
1
|
34
|
|
Sulsel
|
4
|
206
|
|
Sul Tenggara
|
2
|
37
|
|
Gorontalo
|
1
|
13
|
|
Sulbar
|
1
|
17
|
|
Maluku
|
3
|
26
|
|
Maluku Utara
|
1
|
16
|
|
Papua Barat
|
2
|
22
|
|
Papua
|
3
|
40
|
Kemajuan
di era desentralisasi dapat diamati melalui pertumbuhan layanan pendidikan di
tingkat tertinggi, yaitu tingkat perguruan tinggi atau universtas baik yang
berstatus negeri maupun swasta. Karena apabila terdapat utingkat universitas di
suatu daerah, maka dapat menjadi indikator bahwa tersedianya layanan pendidikan
di tingkat dasar, menengah pertama hingga menegah akhir. Adapun di era
reformasi desentralisasi ini, ketimpangan terjadi bagi provinsi Kalimantan
Utara yang belum menyediakan pendidikan hingga ke tingkat universitas sedangkan
Jawa Timur menyediakan jumlah universitas hingga berjumlah 406 perguruan
tinggi. Akan tetapi, di era desentralisasi ini dalam pemerataan pendidikan,
hampir di seluruh provinsi di Indonesia telah menyediakan pelayanan pendidikan
hingga ke jenjang universitas.
5.2 Jumlah Mahasiswa di Indonesia berdasarkan
Provinsi Tahun 2014/2015
Adapun
apabila tersedia lulusan perguruan tinggi di setiap provinsi di Indonesia, maka
diharapkan masyarakat lokal di daerah tersebut dapat membangun daerahnya dengan
segenap pengetahuan dan pemahaman manajemen sumber daya lokal untuk pembangunan
daerah yang berkelanjutan. Adapun jumlah keberadaan mahasiswa di setiap
provinsi di Indonesia sebagai berikut.
|
Provinsi
|
Negeri
|
Swasta
|
|
Aceh
|
55
658
|
76
997
|
|
Sumut
|
81
554
|
329
503
|
|
Sumbar
|
66
382
|
97
611
|
|
Riau
|
36
032
|
85
612
|
|
Jambi
|
19
195
|
38
543
|
|
Sumsel
|
43
500
|
125
525
|
|
Bengkulu
|
18
312
|
25
575
|
|
lampung
|
26
240
|
85
238
|
|
Kep. Bangka
|
3
838
|
6
632
|
|
Kep Riau
|
10
009
|
29
170
|
|
Jakarta
|
485
699
|
475
113
|
|
JaBar
|
183
165
|
528
296
|
|
JaTeng
|
141
632
|
335
170
|
|
Yogyakart
|
118
817
|
232
476
|
|
Jawa Timur
|
235
100
|
512
852
|
|
Banten
|
16
140
|
153
690
|
|
Bali
|
37
966
|
58
761
|
|
NTB
|
12
600
|
73
588
|
|
NTT
|
22
218
|
48
123
|
|
Kalbar
|
32
699
|
48
880
|
|
Kalteng
|
11
535
|
16
139
|
|
Kalsel
|
17
957
|
57
363
|
|
Kaltim
|
43
755
|
56
265
|
|
Kalut
|
|
|
|
Sulut
|
45
657
|
19
342
|
|
Sulteng
|
25
885
|
41
814
|
|
Sulsel
|
58
607
|
228
849
|
|
Sul Tenggara
|
26
912
|
38
689
|
|
Gorontalo
|
13
949
|
16
644
|
|
Sulbar
|
1
522
|
12
017
|
|
Maluku
|
13
995
|
15
516
|
|
Maluku Utara
|
10
641
|
24
295
|
|
Papua Barat
|
6
159
|
20
954
|
|
Papua
|
34
781
|
23
066
|
Dari data tersebut, jumlah
mahasiswa di Sulawesi Barat menjadi yang terendah dari provinsi-provinsi di
Indonesia, sedangkan jumlah tertinggi masih berada di Provinsi DKI Jakarta.
Artinya, ketimpangan pendidikan antara pusat dan daerah masih terjadi.
6. Kesimpulan
Era
sentralisasi Orde Baru walaupun memiliki beberapa program khusus yang dijadikan
sebuah kebijakan dalam mengatasi ketimpangan nyatanya tetap saja terjadi
ketimpangan yamg sangat tinggi antara pusat dan luar pusat, termasuk luar jawa
dari segi bidang sosial-budaya, politik pemerintahan, pendidikan, kesehatan,
dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, timbul berbagai gerakan
separatisme diberbagai daerah di Indonesia.
Namun
demikian, di era desentralisasi reformasi ini. Ketimpangan masih saja terjadi,
baik ketimpangan pusat-daerah, Jawa dan luar Jawa, Desa dan Kota, gender serta
pendidikan. Walaupun ketimpangan terjadi saat ini lebih rendah dibandingkan
pada masa sentralisasi orde baru. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tetap
melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di
Indonesia agar terjadi pemerataan yang adil dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan juga seluruh cita-cita bangsa Indonesia.
Daftar Pustaka
Bappenas. (2018, Mei 18). 2018, Jumlah Penduduk
Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa. Dipetik 12 15, 2018, dari
katadata.co.id:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa
BPS. (2017, Novermber
20). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin.
Dipetik Desember 05, 2017, dari Badan Pusat Statistik:
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html
BPS. (2015, September
19). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi. Dipetik Desember 5,
2018, dari Badan Pusat Statistik:
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/19/909/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi-1996-2013.html
BPS. (2017, September
05). Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis
Kemiskinan. Dipetik Desember 05, 2018, dari Badan Pusat Statistik:
https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html
BPS. (2017, Maret 03).
Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan
Swasta) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi tahun
ajaran 2013/2014-2014/2015. Dipetik Desember 05, 2018, dari Badan Pusat
Statistik: https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html
BPS. (2017, November
20). Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah
Provinsi (juta rupiah) 2006 - 2016. Dipetik Desember 05, 2018, dari Badan
Pusat Statistik:
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1181/rekapitulasi-realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-daerah-provinsi-juta-rupiah-2006-2016.html
Statistik, B. P.
(2018, Juli 18). Inilah 10 Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi.
Dipetik Desember 15, 2018, dari katadata.co.id:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/18/inilah-10-provinsi-dengan-ketimpangan-tertinggi
Statistik, B. P.
(2018, Juli 26). Ketimpangan di Papua Turun Dalam Dua Tahun Terakhir.
Dipetik December 2018, 2018, dari databoks.katadata.co.id:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/26/ketimpangan-di-papua-turun-dalam-dua-tahun-terakhir
Statistik, B. P.
(2018, Juli 5). Ketimpangan Hidup di DKI Jakarta di atas Rata-rata
Nasional. Dipetik Desember 15, 2018, dari katadata.co.id:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/05/ketimpangan-di-dki-jakarta-di-atas-rata-rata-nasional
Tidak ada komentar:
Posting Komentar